Selasa, 08 Oktober 2013

APEC 2013 : Amerika datang dalam Kebangkrutan & Memeras Indonesia


JAKARTA (voa-islam) Di tengah krisis ekonomi yang mencekik Amerika Serikat, Presiden Obama di jadwalkan menghadiri pertemuan APEC di Bali, 5-7 Oktober 2013 di Bali. APEC adalah forum negara-negara kapiltalis yang digunakan menggerus bahkan memeras negara-negara Dunia Ketiga, termasuk Indonesia.

Obama akan meminta perpanjangan kontrak karya PT Freeport, yang sudah sangat merugikan Indonesia. Anehnya, sumber dari Pertamina menyebutkan Presiden SBY akan menyetujui perpanjangan PT Freeport selama 40 tahun mendatang. Sebelumnya, SBY sudah memberikan persembahan kepada Amerika, saat kunjungan Menlu Amerika Condoleeza Rice ke Jakarta beberapa tahun lalu yaitu minyak yang berada di Blok Cepu kepada Exxon.
Sebelumnya di laporkan Blok Mahakam jatuh lagi ke Total. Skenario yg diputuskan: Total-Inpex 70%, Pertamina 30% tapi bagi dua sama daerah, dimana daerah akan dibiayai oleh Mandiri Oil.
Berbagai pihak menilai SBY memerlukan dukungan bagi Partai Demokrat, dan calon presiden Demokrat di 2014. SBY sangat menginginkan "successornya" (penggantinya) nantinya tokoh yang dapat melindunginya pasca dia mundur sebagai presiden di tahun 2014. SBY menggunakan konvensi Partai Demokrat, kemungkinan untuk meloloskan iparnya (Purn) Jenderal Pramono Edhy.
Sumber dari Pertamina menyebutkan Presiden SBY akan menyetujui perpanjangan PT Freeport selama 40 tahun mendatang. SBY kepada Amerika yang diakuinya sebagai negaranya yang kedua. SBY pernah belajar di Akademi militer West Point, Amerika, dan bahkan SBY merupakan salah seorang perwira Indonesia yang ikut dalam pasukan Amerika yang melakukan penangkapan terhadap Presiden Panama, Daniel Ortega
POSISI INDONESIA HANYA PECUNDANG DI KTT APEC.
TAK ADA YANG BISA DIBANGGAKAN!!
Tidak ada yang bisa dibanggakan, karena Indonesia tidak memiliki daya tahan yang kuat dalam persaingan dunia global, khususnya dalam liberalisasi ekonomi dan investasi. Justru liberalisasi yang didukung Indonesia itu hanya akan menciptakan ketimpangan, dan Indonesia akan menjadi pecundang. 
Karena itu, siapa pun presiden terpilih pada Pemilu 2014 nanti, Indonesia akan tetap dimanfaatkan oleh Amerika Serikat (AS). “APEC itu peluang dan ancaman. Kita bisa sebagai pecundang atau penantang. Bagi saya, kita pecundang,” kata pengamat politik ekonomi Ichsanudin Noorsy dalam diskusi “APEC dan empat Pilar Bangsa” bersama Ketua FPKB MPR RI, Lukman Edy dan staf khusus Presiden SBY, Firmanzah di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (30/9).
Hidden Agenda APEC 2013 Indonesia - Perpanjangan Kontrak Karya Freeport :
Apa yang salah dengan kontrak karya Freeport tersebut?
1. RENEGOSIASI kontrak pertambangan adalah tugas konstitusional negara agar keuangan negara bisa dipertanggungjawabkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan hak menguasai negara atas kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Renegosiasi kontrak karya Freeport salah satu yang berlangsung alot. Padahal menurut Wamen ESDM, Susilo Siswoutomo, renegosiasi KK PTFI adalah prioritas.
3. Pemerintah harusnya tak perlu gentar karena materi renegosiasi adalah mandat konstitusi dan hukum di mana Freeport telah melakukan pelanggaran.
4. Terkait luas dan jangka waktu pertambangan. Putusan Mahkamah Konstitusi atas Permohonan Uji Materi UU Penanaman Modal menyatakan "tidak boleh terlalu luas dan terlalu lama" karena berpotensi hilangnya kedaulatan negara dan kedaulatan termasuk di dalamnya adalah tidak boleh perpanjangan di muka sebagaimana KK PT.FI yang bisa otomatis diperpanjang.
5. Terkait royalti. Royalti emas PTFI sebesar 1% bertentangan dengan PP 45 Tahun 2003 dan PP 9 Tahun 2002. 
6. Terkait smelter. Jika PTFI enggan membikin smelter maka merupakan pelanggaran terhadap kontrak karya dan pelanggaran terhadap UU Minerba.
7. Terkait divestasi. Dengan adanya mandat pasal 33 UUD 45 yaitu Hak Menguasai Negara guna melindungi tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka seharusnya pemerintah, Pemkab dan atau BUMN memiliki saham yang signifikan  di PTFI.
8. Suku Amungme dan Suku Komoro sebagai pemilik tanah adat yang dipakai penambangan PTFI sebagai bentuk rekognisi sebagaimana diakui PTFI dalam MoU Tahun 2000 antara PTFI dengan Lemasa (Lembaga Masyarakat Adat Suku Amungme) dan Lemasko (Lembaga Masyarakat Adat Suku Komoro)  seharusnya dilibatkan dalam renegosiasi.

9. Gugatan IHCS untuk pembatalan KK PTFI kini masih menunggu putusan Banding di PN Jaksel. Pada tahun 2009-2010 perwakilan 4 wilayah adat suku Amungme mempersoalkan pelaksanaan MoU Tahun 2000 dengan gugatan intervensi di PN Jaksel dan mengadu ke Komnas HAM.
Salamuddin Daeng (IGJ) bahkan menyatakan agar kita jangan melupakan bahaya rezim APEC & WTO. Ia menjelaskan "Krisis 2013 yang di alami Indonesia adalah hasil penyerahan kedaulatan nasional oleh Rezim SBY kepada modal asing. 
(1) defisit perdagangan
(2) defisit transaksi berjalan
(3) defisit neraca pembayaran
(4) defisist fiskal. Keempat defisit ini telah melempar ekonomi Indonesia dalam jurang kebangkrutan yang dalam. 
(5) Kebijakan SBY dengan mengabdikan dirinya pada APEC dan WTO serta secara terbuka melawan Pancasila, UUD 1945 yang asli, adalah sebuah penghianatan yang tidak terampuni. KTT APEC, KTM WTO, harus dihentikan, Rezim SBY harus di akhiri sekarang ! sebelum seluruh negeri di obral hingga tersisa tulang belulang
Utang Menggunung, Negara digadaikan demi Kepentingan Kroni SBY?
Anton Nugrahanto memaparkan, Inilah Utang kita, di jaman Gus Dur dan Megawati Politik Utang diarahkan untuk menyelesaikan hancur leburnya ekonomi Indonesia, di jaman SBY politik utang disengaja agar Indonesia bergantung dengan negara kreditur.
Di jaman Gus Dur dan Megawati arah negara menuju pada politik berdikari, di jaman SBY kita sengaja dimasukkan ke dalam sistem ekonomi imperialis dimana kita bukan jadi mandor atas modal, tapi jadi budak atas modal yang mereka salurkan. 
Lonjakan Utang di Jaman SBY adalah lonjakan paling gila dalam sejarah, dan yang menanggung adalah rakyat banyak, bayi-bayi yang baru lahir harus menanggung utang negara. 
Tidak ada satupun pabrik yang dibangun, tidak ada modal investasi seluruh ekonomi politik digerakkan untuk konsumsi yang berlebihan, mengajarkan rakyat untuk belanja bukan produksi, mengajarkan pengusaha untuk hanya bermain di tambang yang merusak alam ketimbang usaha-usaha yang punya nilai tambah.
Politik utang ini juga kemudian disuarakan oleh para komprador imperialis sebagai alat untuk menanamkan bahwa bangsa kita Inferior. 

Kedatangan Amerika saat ini memang dalam kondisi terseok-seok akibat krisis ekonomi dengan hutang sebesar $ 16.7 triliun dollar. Ini sudah melebihi 100 persen dari PDB Amerika. Bulan mendatang Amerika memerlukan utang sebesar $ 800 miliar dollar. Tanpa utang baru pemerintahan Amerika berhenti, dan tidak dapat bekerja. Jadi Amerika benar-benar bangkrut dan meminta (atau lebih tepatnya memaksa) agar Indonesia bersedia menjadi jongos selama 40 tahun lagi...[rojul/desastian/voa-islam]

APEC 2013 (2): APEC & Utang Indonesia dari Rezim Soeharto Sampai SBY

Jakarta (voa-islam.com) Di zaman Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto, selalu dinyatakan anggaran, "berimbang". Tidak pernah Soeharto yang berkuasa selama tiga puluh tahun lebih, menyatakan anggaran mengalami defisit. Tetapi, sejatinya Jenderal Soeharto itu hanya pandai menipu rakyat.
Sepanjang pemerintahan di zaman Soeharto anggaran negara terus mengalami defisit. Antara sektor penerimaan dengan pengeluaran tidak pernah berimbang.
Defisit anggaran itulah yang terus ditutup dengan utang. Utang dari negara donor, termasuk IMF (International Monotary Fund), dan World Bank, yang semua itu dibawah kendali Yahudi. Karena, faktanya yang menjadi direktur IMF dan World Bank, tak pernah dipegang tokoh yang bukan Yahudi. Jadi Soeharto itu hanya lah "pion" yang netek Yahudi.
Soeharto lengser meninggalkan utang sebesar $ 150 miliar dollar. Ditambah Soeharto mengucurkan BLBI bagi konglomerat yang sebagian besar Cina, besarnya BLBI Rp 650 triliun. Sedangkan pemerintah harus memasukkan bunga BLBI ke dalam APBN sampai tahun 2030.
Rakyat harus dibebani bunga BLBI terus-menerus, sementara yang menikmati BLBI konglomerat cina. Enaknya, di zaman Megawati menjadi presiden, utang-utang para konglomerat itu diputihkan. Mereka para konglomerat hitam itu, menikmati hidupnya di Singapura, sampai sekarang.
Sekarang jumlah utang Indonesia periode 2007-2011 terus naik, dari Rp 1.385,55 triliun menjadi Rp 1.804,37 triliun. Kemudian, Desember 2012, utang Republik Indonesia mencapai Rp 1,850 triliun. 
Bagaimana Indonesia bisa membayar utang dan bunganya? Sementara itu, rakyat yang sekarang sudah terseok-seok terus dibebani berbagai pajak yang mencekik. Semuanya digunakan membayar utang. Para pejabat yang terlibat dalam pengelolaan negara mereka tidak becus, dan hanya membuat rakyat sengsara.
Menurut BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang merilis laporan, bahwa pemerintah belum mampu mengelola utang dengan efektif. Kerja pemerintah yang buruk karena sederet faktor, diantara korupsi dan berokrasi yang tidak efisien alias amboradul. Karena banyak korupsi yang sekarang berlangsung secara sistemik.  Utang hanyalah untuk kepentingan para pejabat yang korup. Sementara rakyat harus menanggung beban utang.
Sekalipun para pengamat ekonomi mengatakan jumlah utang Indonesia yang sudah mencapai 60 persen dari PDB, tetap masih dinilai aman. Belum mencapai 100 persen dari PDB. Tetapi, jumlah utang yang sudah mencapai 60 persen dari PDB itu, sudah merupakan lampu merah.
Indonesia yang selalu diagungkan dengan pertumbuhan ekonominya yang stabil diatas rata-rata 6 persen, kenyataan pertumbuhan ekonomi itu, hanya diakibatkan faktor konsumsi yang terus meningkat termasuk import barang-barang mewah, yang sekarang  ini menyumbang inflasi tertinggi. 
Kenyataannya, eksport Indonesia juga negatif, karena Indonesia tak mampu menghasilkan produk manufuktur yang bisa dijual keluar negeri. jadi kalau sekarang ini Indonesia masuk APEC, akhirnya Indonesia hanya akan menjadi negara jajajahan.
Di tengah-tengah liberalisasi perdagangan dan investasi yang terus berlangsung, sementara Indonesia sangat lemah di bidang perdagangan luar negeri. Maka, Indonesia akan terus tergerus oleh kekuatan ekonomi global, tanpa Indonesia mampu melawan kekuatan baru yang tumbuh di kawasan Asia-Pasipic.
Sumber daya alam Indonesia habis dikuras melalui investasi yang sekarang terus masuk ke berbagai proyek di Indonesia. Termasuk investasi dari Cina. Dengan kondisis ekonomi Indonesia 80 persen dikangkangi alias dikuasai oleh konglomerat Cina, maka bangsa Indonesia, khususnya kaum pribumi, hanya akan menjadi kuli dan budak Cina.
Di bidang mineral khususnya minyak dan gas serta mineral lainnya, tetap Amerika dan Cina yang menjadi dominan.
Pertemuan antara Obama dan SBY, di Forum APEC, menurut berbagai sumber dipastikan akan ditandatanganinya perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport, selama 40 tahun mendatang. Sungguh sangat dramatis. Ini merupakan suguhan terakhir dari SBY kepada "tuan" Obama.
Itulah nasib bangsa Indonesia ditengah-tengah dinimaka global, dan ketidak mampuan pemerintah mengelola negara, dan sekarang berada di bawah ketiak dan pengaruh Cina yang terus melakukan ekspansi ekonomi di kawasan Asia Pasific, dan mendapatkan dukungan para konglomerat Cina di Indonesia.
Dibagian lain, Ketua BPK Hadi Purnomo, melaporkan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPR kemarin, di mana terjadi penyimpangan 2.854 kasus penyimpangan yang terjadi di instansi pusat dan daerah. Nilai kerugian negara mencapai Rp 46,24 triliun.
Penyimpangan yang terjadi ini menjadi sumber korupsi yang terus berkembang biak secara massif. Inilah yang mengakibatkan Indonesia perlahan-lahan akan menuju : "failed state" (negara gagal). mh/af.
APEC 2013 (3) : Menguak Agenda Tersembunyi yang tidak Pro-Rakyat
JAKARTA (voa-islam) Di balik kesan pertemuan APEC yang megah, ternyata tak lebih dari upaya lobi dagang dan menyeret Indonesia dalam agenda bodoh dan tak pro-rakyat!
Mari kita bongkar tipu daya di balik APEC 2013, 5-8 Oktober mendatang. Berikut temuan tim cyber army voa-islam :
1. Sumber Pertamina mengungkap. Info terselubung APEC diantaranya adalah agenda dimana Obama akan meminta perpanjangan kontrak karya PT Freeport, yang sudah sangat merugikan Indonesia. Anehnya, sumber dari Pertamina menyebutkan Presiden SBY akan menyetujui perpanjangan PT Freeport selama 40 tahun mendatang. Terkait politik, penting bagi dunia Internasional bahwa 2014 akan ada pergantian presiden. SBY tidak lagi dapat mencalonkan diri. Maka hal yang penting bagi dunia adalah menjaga keamanan investasi dan keberlangsungan perdagangan dunia dalam pasar bebas. Dunia internasional tidak ingin kehilangan kepentingan politiknya. Jika presiden terpilih 2014 tidak sesuai dengan kepentingan dunia internasional. Bisa dipastikan anggota APEC dan lainnya akan gelisah. Kedatangan mereka tentu akan membawa misi penting. SBY sangat mungkin memerlukan dukungan bagi Partai Demokrat, dan calon presiden Demokrat di 2014. SBY sangat menginginkan "successornya" (penggantinya) nantinya tokoh yang dapat melindunginya pasca dia mundur sebagai presiden di tahun 2014. 
2. KTT APEC DI Bali akan digunakan PM Australia untuk lobi pemerintah Indonesia. Rupanya Ratu Narkoba asal Australia akan dipercepat pembebasannya. PM Australia Tonny Abbot tentunya mendapatkan CREDIT POINT DI DALAM NEGERI.
3. Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice M Riza Damanik. Dia bahkan menuding, 
"APEC ini tidak lebih dari arisan orang-orang kaya dunia. Dia tidak memiliki legitimasi apapun," ujar Riza dalam media briefing 'APEC dan potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia' di Jakarta, Senin (23/9).
Riza mengatakan, Indonesia sebenarnya sama sekali tidak memiliki kepentingan dalam APEC. Sebab, menurutnya, pertumbuhan ekonomi dalam negeri cukup bagus. Negara industri majulah yang sebenarnya memiliki kepentingan langsung dalam APEC. Oleh karena itu, Riza menegaskan, forum APEC tidak lebih dari alat pemaksaan kepentingan negara industri untuk membangun ekonominya yang saat ini sedang tidak stabil. "Mereka hanya ingin memastikan pasar masih terbuka, agar industrinya dapat tetap berjalan," pungkas Riza.
4.  Blok Mahakam jatuh lagi ke Total. Skenario yg diputuskan: Total-Inpex 70%, Pertamina 30% tapi bagi dua sama daerah, dimana daerah akan dibiayai oleh Mandiri Oil. APEC adalah forum para pebisnis dengan memanfaatkan dukungan negara. Sebanyak 1200 orang CEO perusahaan internasional mensponsori dan bertemu dalam APEC Bali, meminta dukungan dari negara untuk memperluas ekspansi bisnis mereka, namun mendesak negara untuk mencabut subsidi dan menghilangkan perlindungan bagi rakyatnya. Selain itu, kabar Blok Masella ke Inpex Jepang dan Shell.
5. APEC melibatkan lembaga keuangan internasional yakni Internasional Monetary Fund (IMF), Bank Dunia (WB), Asian Development Bank (ADB). Melalui APEC lembaga yang merupakan tengkulak internasional tersebut menjerat negara-negara miskin dengan utang. Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana sebuah negara dijerat dengan utang.
6. APEC beranggotakan negara-negara imperialis seperti AS, Jepang dan negara miskin. Melalui APEC disepakati persaingan bebas antara kekuatan ekonomi yang tidak berimbang. Akibatnya APEC menjadi jalan bagi penghisapan negara imperialis terhadap negara miskin. Indonesia merupakan contoh kongkrit negara miskin yang berada dibawah penghisapan Jepang dan AS.
7. APEC membawa agenda liberalisasi investasi, mendorong negara untuk membuka semua sektor bagi modal asing untuk menguasai perusahaan di sebuah negara secara mayoritas. Melalui APEC perusahaan multinasional akan semakin leluasa menguasai sumber strategis, barang publik, penguasaan infrastuktur melalui Public Private Partnership (PPP) suatu skema penguasaan infrastrultur oleh swasta dan rakyat dipaksa membayar sangat mahal.

8. APEC membawa agenda perdagangan bebas yakni penghapusan bea masuk (tariff), penghapusan perlindungan ekonomi domestik lainnya seperti kuota dan subsidi. Akibatnya negara-negara miskin menjadi sasaran impor pangan, produk pertanian, impor minyak dan produk industri negara-negara maju. Negara miskin dihisap, dijerat dalam ketergantungan. Indonesia merupakan contoh kongkrit negara yang terjerat impor. APEC akan menjadi ajang SBY menjual negara sampai habis-habisan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

wilujeng ngawangkong