Yusril Ihza Mahendra "Perjuangkan Piagam Jakarta"

 Pekerjaan Utama: Menteri Sektetaris Negara RI (2004-2007)

Mantan Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu yang dipecat Mei 2007, belakangan aktif dalam dunia perfilman. Lalu politisi Partai Bulan Bintang yang gigih memperjuangkan Piagam Jakarta itu, diberitakan akan diusulkan Presiden SBY menjadi hakim Mahkamah Konstitusi.

Mantan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang dan mantan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Kabinet Gotong-Royong dan Kabinet Persatuan, ini dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, 2004.

Pengangkatannya menjabat Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, berhubung PBB yang dipimpinnya sejak awal sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat mendukung pencalonan SBY-JK dalam Pemilu Presiden.

Jauh sebelum Pemilu 2004, namanya sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon presiden. Namun, kepada wartawan Tokoh Indonesia, ia menyatakan tidak berambisi jadi presiden, kecuali PBB bisa masuk tiga besar sebagai pemenang Pemilu. Di samping itu, ia menegaskan bahwa PBB akan terus memperjuangkan Piagam Jakarta secara demokratis dan konstitusional.

Penulis pidato Presiden Soeharto pada era pemerintahan Orde Baru, ini mengaku sama sekali tidak berambisi untuk mencalonkan diri menjadi presiden periode 2004-2009. Namun, ia menyatakan akan siap sebagai calon presiden, dengan syarat PBB bisa masuk tiga besar sebagai pemenang pemilu.

"Secara pribadi, saya tidak punya ambisi apa pun kecuali menjadi diri saya sendiri. Pencalonan presiden saya serahkan kepada rakyat dan partai," ujarnya.

Menurutnya, DPP PBB akan menunggu hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan dilaksanakan secara langsung. Setelah mengetahui dukungan riil rakyat, PBB baru berpikir mencalonkan seseorang sebagai presiden. Ia juga menyatakan, koalisi dengan partai tertentu belum dibicarakan. Menurut Yusril, sampai Pemilu DPR dan DPRD tidak ada koalisi antarpartai.

Lalu seusai Pemilu legislatif 5 April 2004, PBB tidak memperoleh suara signifikan bahkan tidak memperoleh suara minimum 3 persen, akhirnya partai ini berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia mendukung dan mencalonkan Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla sebagai pasangan Capres-Cawapres Pemilu Presiden 2004.

Bahagia Menjadi Diri Sendiri

Staf pengajar di Program Pascasarjana UI dan UMJ, ini tampaknya bukan orang yang terlalu serius mengejar jabatan. Justru, ia cenderung pasif dan bersikap menunggu. Jika ia memang dipercaya untuk menduduki jabatan tertentu, ia akan bersungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Namun, kalau sekadar ditawari untuk menduduki jabatan, Yusril yang kini menduduki kursi Menteri Kehakiman dan HAM tidak akan menanggapinya.

Apalagi kalau disuruh berkampanye untuk jabatan tertentu, ia malah akan menganjurkan pihak yang menawarinyalah yang harus berkampanye. Sebab, ia mengaku tidak memiliki ambisi untuk menjadi ini atau itu. Yusril akan lebih berbahagia jika menjadi diri sendiri yang tidak disetir orang lain.

Sikap itu pula yang ditunjukkannya ketika ditanyakan apakah ia telah menyiapkan diri untuk berebut kursi presiden pada Pemilu 2004? Dengan tegas Yusril mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mencalonkan diri. Maka, dengan begitu tidak ada persiapan. Ia juga meluruskan, yang terjadi sebenarnya adalah Muktamar Partai Bulan Bintang yang mencalonkannya, bukan ia yang mencalonkan diri.

Akibat dari tidak mencalonkan diri itulah, sampai sekarang ia juga tidak mempunyai usaha apa-apa, tidak punya misi untuk menjadi ini-itu. Alih-alih dicalonkan jadi presiden, didepak dari menteri pun ia bersedia dan tak akan menghalangi upaya itu. Indikasinya adalah pernah ada demo di Departemen Kehakiman dan HAM. Yusril pun bertanya "Ini demo apa?" Mereka jawab "Demo membubarkan Golkar." "Silahkan sajalah," katanya. Ia malah berpikir itu demo untuk memecatnya oleh Megawati, "Kalau demo supaya saya dipecat, saya terima kasih, karena itu yang saya mau" begitu katanya.

Persoalan pilihan, ambisi, dan peluang tampaknya cukup akrab dalam kehidupan lelaki kelahiran Belitung 5 Februari 1956 ini. Ketika kuliah sudah ditawari masuk Departemen Luar Negeri. Ia tidak menampik tawaran itu. Ditawari masuk tentara, ia pun masuk tentara. Ditawari bekerja di Sekneg, akhirnya masuk Sekneg. Selanjutnya tawaran pun datang dari Universitas Indonesia dan ia pun akhirnya memilih jadi dosen.

Begitu juga ketika menjadi Menteri Kehakiman, ia mengaku dipanggil oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan diberi tahu susunan kabinetnya sudah ada. Jadi, baginya, kalau sekarang ditanya kesiapan menjadi calon presiden, ia pikir dirinya tidak pernah menginginkan untuk menjadi presiden. Jadi tidak ada persiapan, atau langkah-langkah ke arah itu, tetapi jika ada orang yang mendukung atau mencalonkannya, maka merekalah yang mempersiapkan itu, bukan ia sendiri yang mempersiapkan segala-galanya.

Ketika Megawati menjadi presiden, Yusril kembali dipercaya menjabat Menteri Kehakiman dan HAM. Padahal saat itu ia mengatakan kepada Mega, agar jangan dirinya yang ditunjuk dengan mengajukan nama calon menteri dari PBB yaitu (MS) Kaban dan Sahar. Penolakannya itu justru membuat Mega bertanya, "Ketika masa Gus Dur mau jadi menteri, kalau saya ngga mau, kenapa sih?" Akhirnya ia pun bersedia menjadi menteri kembali.

Kursi sebagai menteri tampaknya memang sudah digariskan bakal diduduki Yusril. Ketika Presiden Soeharto berhenti jadi presiden dan diganti BJ Habibie, nama Yusril cukup berkibar untuk menjadi salah satu barisan anggota kabinet. Konon, ia diminta datang ke rumah Habibie oleh Achmad Tirtosudiro, namun, Yusril tidak mau datang. Barangkali, jika Yusril datang ke rumah Habibie sesuai pesan Achmad Tirtosudiro, mungkin ia sudah merasakan empuknya kursi menteri. Namun, karena tidak memiliki misi apa-apa, ia tidak datang dan tidak menjadi menteri.

Jika kita mengenal stereotip orang dari kawasan Sumatera dan sekitarnya sebagai orang-orang yang ngotot dan tidak mau kalah, apalagi mengalah, maka Yusril menunjukkan hal itu tidak sepenuhnya benar. Bukti pertama adalah Bung Hatta yang mengundurkan diri sebagai wakil Presiden tahun 1956 setelah Pemilu 1955 terselenggara. Kedua adalah kesediaannya mundur sebagai calon presiden pada saat Sidang Umum MPR hasil Pemilu 1999. Padahal, menurutnya, satu langkah lagi saja ia bisa menjadi presiden.

Menurut Yusril, kalau dirinya tidak mundur belum tentu Gus Dur bisa menang. Kalau bukan Mega, pasti dirinya. Gus Dur pasti out atau kalah. Dihitung di atas kertas, jumlah suaranya 232, Gus Dur 185, sedangkan Mega 305 suara.

Pada waktu sidang parlemen itu peta kekuatan politik sudah terlihat jelas. Suara-suara yang tadinya mendukung Habibie sebagian besar kemudian menjadi mendukung dirinya. Tetapi di detik-detik terakhir ia mundur, dan itu menunjukkan bahwa ia tidak mengejar apa-apa.

Akhir Dua Presiden

Pada hari-hari terakhir bersama Presiden Soeharto, Yusril telah menyiapkan draft pidato untuk berhenti. Pada kalimat pidato yang dipegang Pak Harto disebutkan "Dengan ini saya menyatakan kabinet deminisioner." Yusril yang bertugas sebagai penulis naskah pidato mengatakan tidak mau, sebab Pak Harto berhenti dengan sukarela dan kemudian Pak Habibie menjadi presiden jadi tidak ada kabinet deminisoner. Beberapa kali mereka sempat berdebat, dan akhirnya Yusril dimarahi "Sudah, Yusril kalau kamu tidak mau, sini saya saja yang tulis." Akhirnya sekarang tulisan tangan Pak Harto itu ada di Arsip Nasional. "Sebab jika saya tuliskan kalimat itu saya telah salah. Karena yang memutuskan hal tersebut seharusnya adalah Habibie, bukan Soeharto," tegas Yusril.

Lain halnya ketika masa Gus Dur hendak mengeluarkan dekrit. Yusril mengatakan pada Gus Dur untuk mundur pada masa jabatannya, sebab presiden sama sekali tidak mempunyai wewenang dalam membubarkan parlemen. Berbeda dengan dekrit 1959 yang sebenarnya adalah revolusi hukum.

Ia memberikan masukan kepada Gus Dur agar dengan rela dan hormat untuk mengundurkan diri. Akhirnya ketika sidang kabinet, ia berbicara itu kepada Gus Dur bukan hanya sebagai menteri tetapi sebagai sesama calon presiden di hadapan anggota kabinet. Kemudian Erna Witular marah kepadanya, "Kamu tidak berhak berbicara seperti itu di sidang kabinet ini." Yusril menimpalinya, "Anda tidak ikut terlibat dalam proses pemilihan presiden, kalau waktu pemilihan presiden saya tidak mundur belum tentu yang namanya Abdurrahman Wahid duduk di ruangan ini" dan setelah mengatakan itu saya keluar ruangan. Dua hari kemudian Yusril tidak lagi menjadi menteri.

Menurutnya, kalau dirinya menjadi presiden, jika ada yang mau mengkritik, maka ia harus mendengarkan, selama memiliki motivasi yang baik. Seperti sering juga ia kedatangan para mantan Menteri Kehakiman dan mereka saling memberi masukan.

Memperkuat Posisi Partai

Dibandingkan partai-partai lainnya, PBB terasa sedikit kurang publikasi mengenai kiprahnya di masyarakat. Sebagai ketua umum partai Yusril mengaku partai yang dipimpinnya sudah bekerja secara maksimal. Menurutnya, ada satu strategi partai yang selama ini belum pernah diungkapkan ke publik. Secara garis besarnya partai memperkuat posisi-posisinya di daerah-daerah, tidak di ibu kota. Tetapi nantinya akan ke ibu kota. Adapun target yang ingin dicapai adalah berada pada posisi 3 besar. Pada Pemilu 1999 targetnya masuk lima besar, namun kenyataannya urutan keenam.

Target tiga besar dianggapnya cukup optimis dengan melihat potensi daerah, sebab jika dibandingkan dengan tahun 1999 kekuatan PBB di daerah-daerah telah mencapai enam kali lipat. Saat ini ia mengklaim, orang yang telah memiliki kartu anggota PBB sudah mencapai 6,4 juta orang. Jumlah itu masih akan terus dikejar sampai 10 juta orang di pemilu 2004. Saat ini kepengurusan partai sudah tersebar di 17 Provinsi yang berakar hingga ke tingkat desa. Di luar provinsi yang 17 itu ada juga kepengurusan, namun tidak sampai ke tingkat desa.

Mengenai status dan ideologi partai, Yusril menuturkan bahwa semua partai sesungguhnya terbuka untuk siapapun yang berminat menjadi anggota. PBB adalah partai Islam. Kalau ada orang yang bukan Islam ingin menjadi anggota PBB silakan saja. Siapapun boleh masuk menjadi anggota. Dasarnya tetap sebagai partai terbuka. Kenyataannya saat ini ada pengurus yang bukan Islam, tetapi PBB-nya partai Islam. Banyak juga pengurus partai yang berada di Jaya Wijaya, di NTT, di Bangka Belitung, di Pontianak, adalah bukan orang Islam. Mereka adalah orang-orang Cina, orang Kristen, Katholik dan Buddha, dan itu tidak menjadi masalah. Sebab PBB adalah partai Islam yang terbuka bagi siapa saja untuk menjadi anggota.

Syariat Islam

Langkah PBB dalam memperjuangkan syariat Islam akan jalan terus. Alasannya, pembentukan hukum nasional itu berdasarkan tiga hukum, yaitu: Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum eks-Kolonial serta hukum yang berkembang di dalam konfensi-konfensi sekarang.

Ketika membuat UU pengadilan HAM, siapa bilang tidak memakai Syariat Islam. Sayangnya, banyak orang tidak mengerti Syariat Islam itu apa. Syariat Islam itu adalah General principle of law yang dituangkan ke dalam hukum nasional, jadi bukan fiqih.

Namanya saja Syariat berarti ayat-ayat Alquran dan Hadist Nabi yang secara eksplisit mengandung prinsip hukum. Dari lebih 6600 ayat yang ada dalam Al-Quran hanya terdapat 3 persen yang mengadung unsur hukum, bahkan ada satu surat dalam Alquran yang tidak ada ayat hukumnya. Dan siapa bilang syariat Islam tidak jalan di Indonesia? Setiap orang Islam yang hendak menikah harus menggunakan Hukum Islam. Ada Hukum Nikah, Hukum Hibah, infaq, Zakat, Haji. Sehingga dalam kami menyusun KUHP sekarang, syariat Islam menjadi sumber menyusun KUHP itu.

Walaupun tidak tertulis dengan jelas dari mana ayatnya, tetapi KUHP disusun berdasarkan Hukum Islam. Seperti hukuman mati, itu dalam Islam ada, sehingga di gunakan. Kemudian hukuman penjara dalam hukum Islam tidak ada, tetapi kita adoptasi dari hukum Belanda. Lalu santet tidak ada dalam hukum Islam, maka diadopsilah dari Hukum Adat.

Begitu juga dengan masalah perang, hukum Islam banyak memberikan sumbangsihnya, dan jika dilihat dari hukum Islam, Amerika salah dalam menyerang Irak, sebab dalam perang Islam disebutkan kekuatan kita dengan musuh harus sama, jika tidak perang dibatalkan. Irak tidak punya apa-apa, Amerika menyerang dengan pesawat tempur.

Perjuangkan Piagam Jakarta

Dalam pidato politiknya pada perayaan milad (ulang tahun) kelima Partai Bulan Bintang (PBB) yang dihadiri belasan ribu kadernya dari seluruh Indonesia di Gelanggang Olahraga (Gelora) Bung Karno, Jakarta, Minggu (24/8), Yusril mengatakan PBB mencanangkan posisi tiga besar dalam perolehan suara pada Pemilu 2004.

Ia sangat yakin posisi tiga besar bagi partai yang dipimpinnya itu akan tercapai, mengingat banyaknya suara pemilih yang bakal beralih ke PBB. Pemilih yang melirik ke PBB itu adalah mereka yang dikecewakan partai lain, setelah bersusah payah memberi dukungan pada Pemilu 1999 lalu.

''Banyak yang akan mengalihkan pilihan pada partai kita kalau kita tetap konsisten, teguh pada pendirian, dan menjauhi praktik-praktik kotor,'' tutur Yusril.

Menurut dia, target tersebut tidak berlebihan apabila melihat konsolidasi partai yang telah berjalan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Lagi pula, tambahnya, PBB merupakan partai yang memiliki akar sejarah sangat panjang sejak awal kemerdekaan.

Ia juga menegaskan Partai Bulan Bintang bertekad untuk tidak surut sedikit pun dari pendiriannya memperjuangkan Piagam Jakarta secara demokratis dan konstitusional untuk dimasukkan dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sehingga bunyinya menjadi, "negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan Syariat Islam bagi pemeluknya".

"Kita akan terus memperjuangkan agar Piagam Jakarta-yang merupakan hasil dialog golongan nasionalis dan Islam-masuk dalam UUD 1945 baik sekarang maupun masa yang akan datang. Namun, kita akan memperjuangkan hal itu melalui cara-cara demokratis, sah, dan konstitusional," tegasnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan PBB untuk memperjuangkan Piagam Jakarta sama sekali bukan merupakan gerakan bawah tanah. "Kita bergerak secara terbuka dengan cara-cara demokratis dan konstitusional tanpa kenal lelah. Sebagai sebuah cita-cita, niat ini tidak boleh padam untuk selama-lamanya," papar Yusril.

Namun dengan tegas Yusril mengutuk dan menolak setiap gerakan yang mengatasnamakan dan katanya membela kepentingan Islam dengan cara-cara kekerasan berupa aksi terorisme. "Kita menolak aksi terorisme dengan dalih apa pun. Tetapi, jangan sampai hal itu membuat kita berhenti mewujudkan cita-cita. Kekerasan dan terorisme ada di mana-mana, tidak hanya terkait dengan satu agama tertentu," ujarnya.

PBB yakin, musibah dan kesulitan yang dialami Indonesia lantaran terdera krisis multidimensi akan dapat diatasi dengan menegakkan ajaran Islam yang ditransformasikan dalam peraturan perundang-undangan. Guna mengatasi krisis multidimensi tersebut, untuk tahun anggaran 2004, PBB mendesak pemerintah menggalang kebersamaan dengan mewujudkan rekonsiliasi nasional terhadap seluruh komponen bangsa guna menghindari ancaman disintegrasi bangsa.

ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Yusril Ihza Mahendra

Nama: Yusril Ihza Mahendra

Lahir: Belitung, Sumsel, 5 Februari 1956

Agama: Islam

Ibu: Nursiha Sandon

Jabatan: Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu, 2004-2007

• Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Kabinet Gotong-Royong
• Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Kabinet Persatuan

Pendidikan:

• S1: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI 1983 Jurusan Filsafat Fakultas Sastra UI 1982
• S2: Graduate School of Humanities and Social Science, University of The Punjab, India (1984)
• S3: Institute of Post Graduate Studies, Universiti Sains Malaysia 1993

Pengalaman Akademis:

• Staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
• Staf pengajar di Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Depkeh (1983)
• Staf pengajar di Program Pascasarjana UI dan UMJ serta pengajar Fakultas Hukum UI

Pengalaman Berorganisasi:

• Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (1981-1982)
• Anggota DPP Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1996-2000)
• Ketua pengkajian hukum merangkap wakil ketua Dewan Pakar ICMI wilayah DKI Jakarta (1996-2000)

Pekerjaan:

• Ketua Umum Partai Bulan Bintang
• Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (26 Agustus 2000-7 Februari 2001)
• Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (Agustus 2001 - 2004)
• Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (20 Oktober 2004-2009)

Alamat Kantor:

Jalan Veteran No.17, Jakarta 10110

Tlp. (021) 3458592 - 3845627 Pesw 4201 - 4202

Pusat Data Tokoh Indonesia