AM Fatwa

Wakil Ketua MPR 2004-2009

 

Pekerjaan Utama:

Wakil Ketua MPR RI (2004-2009)

Wakil Ketua MPR periode 2004-2009 yang bernama lengkap Andi Mapetahang Fatwa ini lahir di Bone, Sulawesi Selatan/12 Februari 1939. Salah seorang deklarator Partai Amanat Nasional dan Mantan Wakil Ketua DPR RI Periode 1999-2004, ini pada Pemilu 2009 menjadi calon DPD dari DKI Jakarta. Ia seorang tokoh pejuang muslim.

Tokoh muslim ini beberapa kali menjadi tahanan politik sejak Orde Lama dan Orde Baru, terakhir hukuman penjara 18 tahun (dijalani secara fisik 9 tahun, selanjutnya tahanan luar, yang kemudian amnesti/rehabilitasi dari Presiden Habibie, 1998). Ia menjalani hidup di bui secara fisik sebagai tahanan politik kurang lebih 12 tahun.

Dia adalah alumni Sarjana Muda (BA), IAIN Jakarta, 1963, Sarjana Muda (BA) Publisistik, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, 1964 dan S1 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas 17 Agustus (Untag), Surabaya/Jakarta 1970.

Memulai karir sebagai Imam Tentara, Wakil Kepala Dinas Rohani Islam KKO-AL (Marinir) Komando Wilayah Timur di Surabaya, 1967-1970. Kemudian Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Politik Pemda DKI Jakarta/Staf Khusus untuk masalah-masalah agama dan politik Gubernur Ali Sadikin, 1970-1979. Lalu menjabat Staf Khusus Menteri Agama Tarmizi Taher, 1996-1998.

Setelah ikut mendeklarasikan PAN dan menjabat Wakil Ketua, dia pun terpilih menjadi anggota DPR dan menjadi Wakil Ketua DPR RI Periode 1999-2004. Pemilu 2004, ia juga terpilih sebagai anggota DPR dari PAN dan menjadi Wakil Ketua MPR RI Periode 2004-2009.

Darah Militer dan Politisi

Dalam diri Andi Mappetahang Fatwa, yang akrab dipanggil AM Fatwa, mengalir dua denyut darah yang sulit untuk dipisahkan, yakni militer dan politisi. Sebelum terkenal karena menjadi tokoh politik dan perlawanan terhadap rezim Orde Lama dan Orde Baru sehingga mendekam dalam penjara sekitar 12 tahun, Fatwa adalah seorang militer.

"Karena itu jiwa `Jalesveva Jayamahe` (semboyan angkatan laut yang artinya justru di laut kita jaya, red) masih melekat dalam diri saya sampai sekarang," kata Wakil Ketua MPR itu pada acara sosialisasi putusan MPR RI tentang perubahan UUD 1945 kepada taruna Akademi TNI dan Akpol di kampus AAL, Surabaya, Minggu, sebagaimana dirilis situs Dephan (dephan.go.id).

Fatwa masuk ke angkatan laut lewat jalur ikatan dinas Korps PT. PAL di Surabaya antara tahun 1960-1963, namun kemudian mengundurkan diri. Tahun 1966, jiwa militernya kembali terpanggil dengan masuk KKO (Korps Komando), sekarang dikenal sebagai Marinir, lewat pendidikan Sekolah Dasar Perwira KKO-AL. Semboyannya pun ganti menjadi `Jalesu Bumiyamca Jayamahe` (semboyan Marinir yang artinya justru di laut dan darat kita jaya).

Namun, keinginan kuat dirinya untuk menjadi perwira militer akhirnya kalah oleh bakat politiknya. "Tuhan menentukan lain karena bakat politisi agak sulit dihilangkan, sementara Trisila (hirarki ketat) di TNI AL tidak bisa kompromi. Akhirnya saya harus memilih, dengan segala risiko, termasuk dipenjara," ujar AM Fatwa.

Tapi, katanya, kalau saya terus berkarier di militer, paling tinggi hanya melati tiga dan untuk menjadi pejabat negara tidak mudah kalau masih di militer.

Gemar Berorganisasi

Suami dari Nunung Nurdjanah dan ayah dari lima orang anak (M.Averus, Dian ISlamiati, Ikrar Fatahillah, Diah Sakinah dan Rijalulhaq), ini mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam berorganisasi. Mulai organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), sejak 1957, dari tingkat Cabang, dan Pengurus Besar, Kini Dewan Penasehat Perhimpunan Keluarga Besar PII.

Kemudian aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sejak 1960, dari Komisariat, Cabang, dan Pengurus Besar. Kini Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI).

Di Muhammadiyah, ia sudah aktif sejak 1959, mulai dari Ranting, Cabang, dan Pimpinan Pusat. Kini Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat.

Juga aktif di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sejak 1993, mulai dari Penasihat Orsat, Orwil, hingga kini sebagai Dewan Pakar Pengurus.

Kemudian terlibat dalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat di Sumbawa, 1958-1959, selanjutnya aktif di Front Nasional Pusat, 1963-1964. Juga di Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKSPM) di Sumbawa dan Pusat, 1958-1961; Badan Kerjasama Ulama Militer (BKS-UM) Jakarta Raya; Front Pemuda Pusat, 1961-1962.

Selain itu, juga aktif sebagai Ketua Senat Corps Pelajar Calon Perwira ALRI (Corps PT PAL), se-Indonesia, 1962-1963; Sekretaris Perserikatan Organisasi-Organisasi Pemuda Islam seluruh Indonesia (PORPISI), Organisasi Konfederasi Tingkat Pusat, 1963-1964.

Ia juga ikut sebagai salah satu penandatangan deklarasi berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), 20 Oktober 1964.

Ia kemudian menjabat Sekretaris Umum Badan Amal Muslimin, Organisasi konfederasi Ormas-ormas Islam tingkat pusat, 1976-1977. Badan Amal Muslimin adalah mediator dan fasilitator berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).

Pernah menjabat Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, juga anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat 1975-1979. Kemudian menjadi salah seorang tokoh penandatangan Petisi 50, 1980. Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50, 1980-1996.

Lalu sebagai Dewan Penasihat Alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sekjen MTQ Nasional V/1972 di Jakarta, kemudian menjadi Ketua Umum Provinsi DKI 1973-1979, selanjutnya mempersiapkan konsep pelembagaan MTQ Nasional hingga terbit SK Bersama Menag dan Mendagri tentang pembentukan LPTQ Nasional.

Menjabat Ketua Umum Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI 1976-1979; Ketua II Korps Muballigh Indonesia, pimpinan Sjafruddin Prawiranegara, 1983-1984; Ketua Korps Muballigh Muhammadiyah DKI, 1977-1999.

Juga aktif sebagai Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Pusat; Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) Pusat.

Ia pun mendirikan dan memimpin beberapa Yayasan Pendidikan dan Sosial, antara lain Yayasan Putra Fatahillah dan Yayasan Pondok Karya Pembangunan sebagai proyek monumental dari Pemda DKI.

Publikasi
AM Fatwa telah mempublikasikan beberapa karya tulis, antara lain: Dulu Demi Revolusi, Kini Demi Pembangunan (Eksepsi di Pengadilan), YLBHI, Jakarta, Cetakan I, 1985; Demi Sebuah Rezim, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili, Gramedia, Jakarta, 2000; Saya Menghayati dan Mengamalkan Pancasila Justru Saya Seorang Muslim, Skripsi Pembebasan, Bina Ilmu, Surabaya, 1994.

Juga, Islam dan Negara, Bina Ilmu, Surabaya, 1995; Menggugat dari Balik Penjara, Surat-surat Politik AM Fatwa, Prima Netcom Inaya, Bandung, 1999; Dari Mimbar ke Penjara, Mizan, Bandung, 1999; Satu Islam Multipartai, Mizan, Bandung, 2000; Demokrasi Teistis, Gramedia, Jakarta, 2001; Otonomi Daerah dan Demokratisasi Bangsa, Yasrif Waatampone, Jakarta, 2003.

PAN Mengangkat Harkat dan Martabat Bangsa, Intrans, Jakarta, 2003; Kampanye Partai Politik di Kampus, Gramedia, Jakarta, 2003; Dari Cipinang ke Senayan, Catatan Gerakan Reformasi dan Aktivitas Legislatif hingga ST MPR 2002, Intrans, Jakarta, 2003; Catatan dari Senayan, Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999-2004, Intrans, Jakarta, 2004; Melanjutkan Reformasi Membangun Demokrasi, Jejak Langkah Parlemen Indonesia periode 1999-2004, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

Problem Kemiskinan, Zakat sebagai Solusi Alternatif (AM. Fatwa, Djamal Doa, Arief Mufti), Belantika Mizan, Jakarta, 2004.

PAN Menyongsong Era Baru Keharusan Reorientasi, Republika, Jakarta 2005; dan Pengadilan Ham Ad Hoc Tanjung Priok; Pengungkapan Kebenaran untuk Rekonsiliasi Nasional, Dharmapena, Jakarta 2004.

Pengalaman Luar Negeri

AM Fatwa mempunyai pengalaman luar negeri. Antara lain, Official Qori Indonesia ke MTQ Internasional di Kuala Lumpur, 1972. Melawat ke Afrika Selatan, 1996, dengan mengunjungi kota Cape Town dan Pretoria. Melawat ke Australia, 1997, dengan mengunjungi lembaga pendidikan Islam di Canberra, Sidney, dan Melbourne. Melawat ke Inggris, 1998, untuk menghadiri seminar Islam bersama Menteri Agama RI di London.

Kemudian dalam kesempatan berobat di Rumah Sakit Militer Nan Fang Guang Zhou menjadi tamu kehormatan Pameran Industri dan Perdagangan Cina dan Asia Pasifik, diteruskan dengan kunjungan kehormatan kepada Parlemen Cina dan Partai Komunis Cina, April 2000.

Ketua Delegasi Kunjungan Muhibah DPR-RI ke Polandia, September 2000, memenuhi undangan Ketua Parlemen Polandia. Delegasi kemudian melanjutkan lawatan ke Perancis, Tahta Suci Roma (Italia), dan Amsterdam.

Mewakili PAN meninjau Kongres UMNO di Kuala Lumpur. Ketua Delegasi Kunjungan Muhibah DPR-RI ke Republik Cuba, Februari 2001. Sebelumnya Delegasi melakukan Kunjungan Kehormatan kepada Ketua Parlemen Jepang di Tokyo. Dari Cuba Delegasi melakukan pertemuan dengan Majelis Syuro Kerajaan Arab Saudi.

Melakukan upaya diplomasi dengan menemui Presiden Arroyo dan beberapa pejabat tinggi Filipina untuk membebaskan tiga WNI (Agus Dwikarna, Tamsil Linrung, dan A. Jamal Balfas) yang ditahan Pemerintah Filipina, April 2002.

Wakil Ketua Delegasi dalam Sidang Umum AIPO (Asean Inter Parlementary Organization) ke-23 di Hanoi (Vietnam), September 2002. Ketua Delegasi APPF (Asia Pasific Parlementary Forum) ke-11 di Malaysia, Januari 2003. Ketua Delegasi Kunjungan Muhibah DPR-RI ke Republik Rakyat Cina, April 2003, dilanjutkan dengan lawatan ke Korea Selatan.

Ketua Delegasi Kunjungan Muhibah DPR-RI ke Malaysia, dilanjutkan dengan Kunjungan Kehormatan kepada Ketua Parlemen Singapura, Februari 2004. Ketua Delegasi Kunjungan Muhibah DPR-RI ke Sudan. Sebelumnya meninjau kota Abu Dhabi dan mengadakan pertemuan dengan masyarakat Indonesia, 2-5 Agustus 2004. Sebagai pemimpin para pejabat RI dalam pertemuan dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi di Arab Saudi, 8 Agustus 2004. Wakil Ketua Delegasi AIPO di Pnom Phen, Kamboja, 12-17 September 2004.

Penghargaan
Atas berbagai aktivitas dan pengabdiannya, AM Fatwa telah menerima beberapa penghargaan, antara lain: Menerima "Award sebagai Pegawai Negeri dan Politisi Berpendirian" dari KNPI, 1999; "Profil Top Indonesia 2002" dari Pusat Profil dan Biografi Indonesia, Mei 2002; "Top Executive Award 2002" dari Yayasan Prestasi Indonesia, 10 Mei 2002.

"Citra Manajemen Award 2002" dari Media Executive Penunjang Karier dan Profesi, Juni 2002; "Man of the Year 2002" dari Yayasan Penghargaan Indonesia, September 2002; "Well Performed Men and Women of ther Year 2003 Award" dari Indonesia Lestari Foundation, September 2003.

Juga menerima Penganugerahan Gelar Marga "Ginting" di Brastagi, Sumatera Utara, 1 Maret 1999; Dianugerhi Gelar Marga "Harahap" dengan panggilan "Mangaraja Ompu Sarudak Hatorangan" dan sebutan untuk istri "Namora Ikutan Boru Regar", di Padang Sidempuan, 24 Agustus 2001; Menerima Piagam Adat dari Sai Batin Raja Adat Keratuan Paksi Pak Skala Brak (Kerajaan tertua di Lampung) dengan gelar "Tumenggung Alip Jaya", 7 September 2003.

Menerima Lencana Kehormatan Radyolaaksono dari Pakubuwono XII dan pemberian nama "Notohadinagoro", 19 Juli 2003, dan diwisuda sebagai Kanjeng Pangeran di Kraton Surakarta Hadiningrat, 28 September 2003; Penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai penyusun Pledoi Terpanjang di Pengadilan (Setebal 1118 pada tahun 1984) dan sebagai anggota parlemen yang paling banyak menulis buku, 2004.

Terakhir, 14 Agustus 2008, AM Fatwa dianugerahi Bintang Mahaputra, bersama mantan Panglima TNI Marsekal Purn Djoko Suyanto dan mantan Menag Prof KH Tolchah Hasan. e-ti

© ENSIKONESIA - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Drs. H AM Fatwa

Lahir: Bone, Sulawesi Selatan, 2 Februari 1939

Pekerjaan: Wakil Ketua MPR RI (2004-2009)

Agama: Islam

Istri: Nunung Nurdjanah

Anak:

• M.Averus
• Dian ISlamiati
• Ikrar Fatahillah
• Diah Sakinah
• Rijalulhaq

Jabatan: Wakil Ketua MPR RI Periode 2004-2009

Pendidikan:

• Beberapa kursus dan Pelatihan Manajemen di LPPM, Jakarta, 1979/1980
• Latihan Militer di Sekolah Dasar Perwira Komando (Sedaspako) KKO-AL (Marinir), Surabaya, 1966.
• Kursus Staf dan Kepemimpinan Pegawai Pemda DKI Jakarta, 1975.
• S1 Fakultas Ketatanegaraan dan Ketataniagaan Universitas 17 Agustus (Untag), Surabaya/Jakarta 1970.
• Sarjana Muda (BA) Publisistik, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta, 1964.
• Sarjana Muda (BA), IAIN Jakarta, 1963.

Karir:

• Wakil Ketua MPR RI Periode 2004-2009
• Wakil Ketua DPR RI Periode 1999-2004
• Staf Khusus Menteri Agama Tarmizi Taher, 1996-1998
• Kepala Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat Direktorat Politik Pemda DKI Jakarta/Staf Khusus untuk masalah-masalah agama dan politik Gubernur Ali Sadikin, 1970-1979
• Imam Tentara, Wakil Kepala Dinas Rohani Islam KKO-AL (Marinir) Komando Wilayah Timur di Surabaya, 1967-1970

Pengalaman Organisasi:

• Ketua DPP PAN, 1998
• Deklarator Partai Amanat Nasional tingkat Pusat
• Mendirikan dan memimpin beberapa Yayasan Pendidikan dan Sosial, antara lain Yayasan Putra Fatahillah dan Yayasan Pondok Karya Pembangunan sebagai proyek monumental dari Pemda DKI
• Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone (KKMB) Pusat.
• Dewan Penasihat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Pusat.
• Ketua Korps Muballigh Muhammadiyah DKI, 1977-1999.
• Ketua II Korps Muballigh Indonesia, pimpinan Sjafruddin Prawiranegara, 1983-1984.
• Ketua Umum Koordinasi Dakwah Islam (KODI) DKI 1976-1979.
• Sekjen MTQ Nasional V/1972 di Jakarta, kemudian menjadi Ketua Umum Provinsi DKI 1973-1979, selanjutnya mempersiapkan konsep pelembagaan MTQ Nasional hingga terbit SK Bersama Menag dan Mendagri tentang pembentukan LPTQ Nasional
• Dewan Penasihat Alumni IAIN/UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
• Sekretaris Kelompok Kerja Petisi 50, 1980-1996.
• Penandatangan Petisi 50, 1980
• Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, juga anggota Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Pusat 1975-1979.
• Badan Amal Muslimin adalah mediator dan fasilitator berdirinya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi).
• Sekretaris Umum Badan Amal Muslimin, Organisasi konfederasi Ormas-ormas Islam tingkat pusat, 1976-1977.
• Penandatangan deklarasi berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), 20 Oktober 1964.
• Sekretaris Perserikatan Organisasi-Organisasi Pemuda Islam seluruh Indonesia (PORPISI), Organisasi Konfederasi Tingkat Pusat, 1963-1964.
• Ketua Senat Corps Pelajar Calon Perwira ALRI (Corps PT PAL), se-Indonesia, 1962-1963.
• Front Pemuda Pusat, 1961-1962.
• Badan Kerjasama Ulama Militer (BKS-UM) Jakarta Raya.
• Badan Kerjasama Pemuda Militer (BKSPM) di Sumbawa dan Pusat, 1958-1961.
• Front Nasional Pembebasan Irian Barat di Sumbawa, 1958-1959, selanjutnya aktif di Front Nasional Pusat, 1963-1964.
• Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), sejak 1993, mulai dari Penasihat Orsat, Orwil, hingga kini sebagai Dewan Pakar Pengurus
• Muhammadiya, sejak 1959, mulai dari Ranting, Cabang, dan Pimpinan Pusat. Kini Wakil Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat.
• Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sejak 1960, dari Komisariat, Cabang, dan Pengurus Besar. Kini Dewan Penasihat Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI).
• Pelajar Islam Indonesia (PII), sejak 1957, dari tingkat Cabang, dan Pengurus Besar, Kini Dewan Penasehat Perhimpunan Keluarga Besar PII.

Alamat:

Jl. Kramat Pulo Gundul No. K-15 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat,
Telp. 021-4255591

Alamat Rumah Dinas:

Jl. Denpasar Raya Blok C-III No.21, Kuningan Jakarta Selatan
Telp. 021-5223092 Fax. 5207708

Pusat Data Tokoh Indonesia